NGO -SKOP

Thursday, August 20, 2020

WADUH VAKSIN YANG DI UJI COBA DI INDONESIA TERNYATA BELUM DAPAT HAK PATEN DARI CHINA...... KENAPA SIH GAK UJI COBA YANG SUDAH DAPAT HAK PATEN BIAR LEBIH AMAN DAN TERJAMIN

https://www.tribunnews.com/corona/2020/08/17/bukan-sinovac-vaksin-covid-19-buatan-cansino-menangkan-paten-dari-pemerintah-china

https://ringtimesbali.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-28674980/sinovac-bukan-akhir-indonesia-diduga-salah-alamat-vaksin-ini-yang-dipatenkan-china?page=2

Indonesia percaya vaksin China sementara China percaya vaksin Inggris-Swedia.

Ada yang bisa berikan pencerahan?

Indonesia mau produksi dan gunakan vaksin Sinovac dari China tapi China justru mau produksi ratusan juta vaksin AstraZeneca dari perusahaan Inggris - Swedia.

Jadi lucu ya, Indonesia percaya vaksin China sementara China percaya vaksin Inggris-Swedia.

Bingung euuuy..... 🤪🤪🤪

https://www.wsj.com/articles/astrazeneca-strikes-deal-to-produce-covid-19-vaccine-for-china-11596739112

Upaya lawan Jokowi agar Jokowi bisa di lengserkan di akhir tahun 2020 atau di awal tahun 2021

Indonesia Hari Ini

Dari Presiden Jokowi, Sri Mulyani, Bank Dunia, OECD hingga IMF memprediksikan pertumbuhan Ekonomi Indonesia anjlok hingga minus 2 sampai minus 5. ILO menyatakan bahwa 70% dari 62 juta UMKM menghentikan Produksinya. Kadin menyatakan bahwa PHK sudah tembus 6,5 juta orang adapun Survey SMRC menyimpulkan bahwa hingga Juli 2020 ada 29 juta orang sudah di PHK. Sementara menurut Adian Napitupulu, BUMN yang harusnya menjadi benteng ternyata sudah lakukan PHK ke 3.225 dan bertambah lagi 200 dari Perum PPD sehingga total sudah di angka 3.425 orang.

Dari angka angka tersebut di atas nampak bahwa Indonesia sedang berjalan ke situasi krisis Ekonomi akut. Berikutnya krisis ekonomi akan berkembang menjadi krisis pangan lalu krisis sosial dan ujung nya krisis politik yang jika tidak di kelola dengan baik, tepat dan cepat bisa bémuara pergantian kepemimpinan politik nasional berupa turunnya Presiden Jokowi.

Oposisi Hari Ini :

Hari ini para tokoh Oposisi telah mengkonsolidasikan diri dalam organisasi KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia). Pembentukan KAMI ini bisa serupa dengan terbentuknya BARNAS (Barisan Nasional) di tahun 1998 yang merupakan kumpulan para tokoh nasional yang melakukan kerja lobby dan kritik tajam di era Soeharto diluar dari aksi aksi jalanan Mahasiswa. Barnas di tahun 98 di buat juga menjadi wadah untuk mengkonsolidasikan tokoh politik yang anti soeharto saat itu.

KAMI di bentuk tentunya bukan untuk sekedar tempat diskusi belaka tetapi untuk bersiap siap mengambil peran sebagai pemimpin kekecewaan Rakyat disaat ekonomi Indonesia sampai pada puncak keterpurukan yang di prediksi mencapai puncaknya di bulan September dan Oktober 2020.

Jika konsolidasi tokoh sudah selesai maka berikutnya adalah konsolidasi kekuatan massa yang sudah terorganisir dan selama ini dikenal sebagai organisasi organisasi yang tidak mendukung Jokowi seperti FPI, KSPI, BEM SI, dan lain lain.

Antara September – Oktober konsolidasi Tokoh dan Massa sudah selesai dan bertemu dengan kekecewaan Rakyat yang sudah sampai pada puncaknya. Ujungnya besar kemungkinan September – Oktober aksi aksi Massa akan terjadi bergantian setiap hari di berbagai kota.

Jokowi Hari Ini

Jokowi marah lagi dan marah lagi pada menterinya. Marah nya Jokowi tentu dapat di pahami karena para menteri, khusus nya menteri menteri bidang ekonomi yang terlihat bergerak lambat. Puncak kemarahan Jokowi 90% bisa mengarah ke Reshuffle menteri yang terkait dengan ekonomi. Langkah Reshuffle harus dilakukan untuk memberi harapan baru bagi Rakyat dalam situasi sulit. Reshuffle juga harus di lakukan agar kekecewaan Rakyat tidak mengarah ke Jokowi tapi mengarah pada kegagalan menterinya.

Kalau di sisi seberang ada oposisi yang makin masif konsolidasi, lalu bagaimana pendukung Jokowi hari ini? Para pendukung Jokowi saat ini secara umum tidak terkonsolidasi yang terjadi justeru terpecah belah. Sumber terpecah belah nya adalah kekecewaan terhadap pengisian posisi Direksi dan Komisaris yang sebagian besar justru di isi oleh orang orang yang tidak mendukung Jokowi dalam pilpres kemarin.

Kekesalan dan kekecewaan para pendukung Jokowi itu semakin bertambah karena terdata tidak kurang dari 28 Relawan Jokowi sudah di berhentikan dari Komisaris BUMN dan digantikan oleh orang orang yg anti Jokowi bahkan beberapa isunya teridentifikasi mengusung Ideologi di luar Pancasila.

Erick Thohir dianggap menjadi faktor paling dominan atas terbuangnya pendukung Jokowi dari BUMN dan masuknya orang orang anti Jokowi di BUMN. Anggapan buruk pada Erick Thohir melahirkan isu dan rumor bahwa mereka yang masuk menjadi Komisaris dan Direksi BUMN adalah mereka yang “berjanji” untuk mendukung Erick Thohir menjadi Presiden 2024. Isu dan Rumor ini diyakini benar ketika Pendukung Jokowi mengetahui diangkatnya Deklarator Erick For Presiden menjadi Komisaris Bank Syariah Mandiri.

Kekecewaan itu ternyata tidak hanya dirasakan pendukung Jokowi dalam kelompok Relawan tapi fakta hari ini, PDIP sebagai pendukung Jokowi dan partai pemenang Pemilu melalui Pernyataan Sekjen PDIP secara terbuka sudah menyatakan bahwa dari seluruh jabatan di BUMN (sekitar 7.200 Direksi dan Komisaris) hanya mendapatkan 3 orang di 3 Posisi di BUMN. Pernyataan ini tentunya tidak berupa pernyataan informatif tapi menunjukan pernyataan bermuatan kekecewaan dari PDIP.

Banyak pendukung Jokowi baik Relawan maupun kader partai yang saat ini menyampaikan kekecewaannya dengan ucapan : “Jika Jokowi di Ganggu kita jadi penonton saja dan biarkan 7.200 orang di Direksi dan Komisaris BUMN itu yang membela Jokowi”

Bagaimana Hari Esok

Dari situasi dan peta hari ini, maka kesimpulan sementara jika kekuatan pendukung Jokowi baik Partai maupun Relawan tidak mampu di konsolidasikan dengan cepat maka Jokowi bisa di lengserkan di akhir tahun 2020 atau di awal tahun 2021.

Oleh : Anton Nugroho, S.Pd.
(Koalisi Masyarakat Jambi Untuk Jokowi_(KOMA JAMBI)

BUMN TRANSPORTASI, PERUM PPD PHK MASSAL 200 PEKERJA !!

http://harianterbit.co/2020/08/03/disesalkan-perum-ppd-lakukan-phk-massal-di-tengah-pandemi-covid-19/

Direksi dan Komisaris yang masuk BUMN tapi tidak melalui PRESIDEN melanggar PERPRES 177

diduga ada dari 7.200 Direksi dan Komisaris yang masuk BUMN tapi tidak melalui PRESIDEN sesuai PERPRES 177 maka itu berarti ILEGAL, INKONSTITUSIONAL, MELANGGAR HUKUM dan TIDAK SAH !!

https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2020/08/02/pakar-hukum-sebut-erick-thohir-langgar-hukum-abaikan-perpres/

https://bali.antaranews.com/berita/204454/knpi-inkonstitusional-direksi-bumn-tak-melalui-tpa

https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2020/08/02/pengangkatan-direksi-dan-komisaris-bumn-tak-melalui-tpa-inkonstitusional/

https://bali.antaranews.com/berita/204454/knpi-inkonstitusional-direksi-bumn-tak-melalui-tpa

https://politik.rmol.id/read/2020/08/02/446284/Ketua-KNPI-Bali:-Tanpa-Melalui-TPA,-Keabsahan-Petinggi-BUMN-Patut-Dipertanyakan-

https://www.jpnn.com/news/bisa-jadi-pengangkatan-direksi-dan-komisaris-bumn-abaikan-peraturan-presiden

https://www.tagar.id/knpi-pertanyakan-rekrutmen-petinggi-bumn-tanpa-tpa

SURVEY RESMI SMRC SUDAH 29 JUTA PEKERJA DI PHK

https://saifulmujani.com/29-juta-warga-indonesia-mengalami-phk-semasa-pandemi-covid-19/

https://manado.tribunnews.com/2020/07/30/survei-smrc-29-juta-warga-indonesia-mengalami-phk-semasa-pandemi-covid-19

Wow ada Calo Direksi dan Komisaris BUMN...... Inisialnya E ..... E...E.... siapa diaaaa....

https://harianterbit.com/read/123581/Lapor-Pak-Jokowi-Pejabat-Inisial-E-Diduga-Calo-Direksi-dan-Komisaris-BUMN

https://www.radarnonstop.co/read/21013/Pejabat-Inisial-E-Diduga-Calo-DireksiKomisaris-BUMN

https://www.jpnn.com/news/jokman-minta-istana-bentuk-tim-awasi-penjaringan-komisaris-bumn

https://politik.rmol.id/read/2020/07/30/445878/ketua-joman-desak-jokowi-evaluasi-pejabat-yang-jadi-broker-calon-petinggi-bumn

BAMUSI minta penempatan 7.000 Direksi dan Komisaris BUMN dilakukan secara Transparan

https://politik.rmol.id/read/2020/07/30/445870/Bamusi-Ingin-Penempatan-7-Ribu-Direksi-Dan-Komisaris-BUMN-Tidak-Lagi-Tertutup

https://www.tribunnews.com/nasional/2020/07/30/bumn-diminta-transparan-dan-lakukan-proses-seleksi-terbuka-untuk-jabatan-direksi-dan-komisaris

KOMISARIS PUTRA DAERAH DAN MENTERI DOUBLE GARDAN

https://www.jpnn.com/news/pernyataan-adian-napitupulu-soal-komisaris-bumn-putra-daerah-dan-menteri-dobel-gardan

https://politik.rmol.id/read/2020/07/26/445258/adian-sarankan-jokowi-cari-menteri-double-gardan-jangan-yang-kena-lumpur-langsung-macet

PEMBANTU PRESIDEN JADI MAFIA PENEMPATAN KOMISARIS

AYO BONGKAR..... BONGKAR !!

https://harianterbit.com/read/123381/Ketua-Jokomania-Duga-MafiaAtur-Komisaris-BUMN

PENGAMAT KATAKAN SEMUA KOMISARIS BUMN TITIPAN !!!

https://politik.rmol.id/read/2020/07/25/445197/yang-dikatakan-adian-napitupulu-benar-jabatan-komisaris-bumn-titipan-politik

BERADA DALAM KORPORASI TAPI TIDAK MENGERTI KORPORASI LALU BAGAIMANA MAU MEMPERBAIKI?

Adian Napitupulu

Arya Sinulingga selaku Staf Khusus Menteri BUMN menyatakan bahwa saya (Adian Napitupulu) tidak mengerti tentang korporasi. Selanjutnya Arya katakan bahwa dalam budaya Korporasi tidak pernah ada lowongan Direksi dan Komisaris yang dipublikasikan terbuka. Kira kira demikianlah pernyataan Stafsus Menteri BUMN.

Karena itu pernyataan Stafsus menteri BUMN maka saya akan menganggap nya juga sebagai pernyataan atau setidaknya arahan dari menteri BUMN.

Apakah ada korporasi yang mengumumkan lowongan untuk mengisi jabatan Komisaris dan Direksi secara terbuka melalui media? Ada! Dan itu sebenarnya bukan hal baru bahkan sering di lakukan. Jadi kalau dikatakan itu tidak pernah ada atau hanya satu dua maka jangan jangan memang dia tidak pernah membaca. Tidak pernah baca, bukan berarti itu tidak pernah ada. Ini saya kutipkan beberapa contohnya :

1. Perusda Pasar Surya Surabaya pada bulan April tahun 2017 pernah umumkan secara terbuka untuk lowongan sebagai Direktur Utama dan Direktur Administrasi Keuangan.

2. PT Patralog pada tanggal 12 hingga 20 Juni 2019 membuka lowongan kerja sebagai Direksi.

3. PT Bank Jatim pada 18 Desember 2019 membuka lowongan untuk Direktur Utama dan Direktur Konsumer Ritel dan Usaha Syariah.

4. PT Jateng Petro Energi membuka lowongan kerja untuk Direksi dan Komisaris pada tanggal 6 Mei 2020

Sebenarnya masih banyak contoh lainnya, tapi tidak mungkin saya tuliskan semua di sini. Dari contoh di atas maka pernyataan bahwa tidak pernah ada lowongan Direksi atau Komisaris Corporate yang di umumkan terbuka tentu sebuah kesalahan besar atau sok tahu yang sangat akut.

Kenapa saya katakan bahwa ada 6.200 Komisaris dan Direksi titipan di BUMN? Logikanya sederhana saja, yaitu karena semua rekrutmen, seleksi dan keputusan untuk posisi Direksi dan Komisaris dilakukan secara tertutup maka biasanya titipan titipan akan terjadi. Bukankah titipan titipan itu konsekuensi dari tidak adanya sistem rekrutmen yang transparan. Kalau dikatakan bahwa saya tidak mengerti budaya korporasi maka saya perlu bertanya, budaya yang mana? Setahu saya budaya korporasi yang tertutup itu adalah budaya korporasi yang lahir dari mind set orde baru.

Mengapa membongkar siapa saja yang mengisi 6.200 Direksi dan Komisaris dan bagaimana rekrutmennya menjadi sangat penting? Karena uang yang di keluarkan negara bukanlah uang kecil. Coba kita andaikan rata rata Direksi dan Komisaris itu dari gaji, transportasi, tunjangan ini itu dll nya di kisaran Rp 50 Juta perbulan di kalikan 6.200 orang berarti Rp 310 Milyar tiap bulan atau Rp 3,7 Trilyun setiap tahun.

Lucu dan aneh bagi saya kalau Negara mengeluarkan Rp 3,7 Trilyun setiap tahun untuk 6.200 orang yang Rakyat tidak tahu bagaimana cara rekrutmennya dan dari mana asal usulnya. Rakyat hanya di yakinkan bahwa ada Head Hunter, ada Talent pool tapi Rakyat tidak tahu siapa orang nya, bagaimana kerjanya dan kenapa Masyarakat umum tidak bisa ikut melamar secara terbuka? Apa yang di tutupi? Apa yang dirahasiakan? Apa yang disembunyikan? Kenapa harus tertutup jika bisa terbuka. BUMN itu bukan Badan Intelijen Negara selayaknya CIA atau M16 yang proses rekrutmen nya dirahasiakan. Berhentilah bermain main seolah BUMN itu film mission impossible.

Rakyat berhak tahu, Relawan Pendukung Jokowi juga perlu tahu bahkan mungkin Partai pendukung Jokowi juga perlu tahu berapa orang dari 6.200 orang itu yang tidak setuju dengan Ide dan tujuan Jokowi, membenci Jokowi tapi menikmati buah keringat mereka yang jungkir balik memenangkan Jokowi. Lebih jauh lagi apa mungkin mereka yang tidak setuju dengan ide dan tujuan Jokowi mau berjuang di BUMN induk, anak dan cucu untuk memastikan ide, program dan tujuan Jokowi tercapai? Lalu dari 6.200 bagaimana kalau ada yang anti terhadap negara ini? Kalau ada berapa banyak dan di mana?

Pernyataan kedua dari stafsus BUMN yang saya anggap juga sebagai pernyataan Menteri atau setidaknya sesuai arahan Menteri, adalah bahwa "Direksi dan Komisaris BUMN itu bukan pejabat publik" nah menurut saya itu adalah pernyataan yang tidak berlandaskan pengetahuan tapi nafsu bicara saja.

Mari kita cek fakta fakta nya. dari beberapa Undang Undang yaitu : Pasal 1 angka 1 UU no 28 tahun 1999 lalu pasal 1 ayat 2 dan 4 dari PP no.61 tahun 2010 kemudian Pasal 14 UU no.14 tahun 2008 dan Pasal 1 angka 1 jo pasal 1 angka 10 UU 19 tahun 2003. dari 3 UU dan 1 PP ternyata menjelaskan bahwa Direksi dan Komisaris BUMN adalah pejabat publik dan karena mereka pejabat Publik maka mereka juga harus dan wajib mengisi lembar LHKPN. Kalau sudah isi LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) maka jelas dia adalah pejabat publik.

Semoga informasi ini bermanfaat agar kesalahan data tidak berulang seperti waktu Kementrian BUMN bicara tentang Utang BUMN yang ternyata selisih lebih dari Rp 4.500 Trilyun dengan data utang BUMN versi Departemen Keuangan. Perbedaan data sebesar Rp 4.500 Trilyun tentunya sangat memalukan dan menunjukan bahwa kementrian benar benar tidak tahu situasi yang sedang di hadapi hari ini di tubuh kementrian sendiri.

Perlu saya akui secara jujur bahwa memang saat ini ada perubahan "besar" di BUMN yang sudah dilakukan seperti mengganti slogan dan logo walaupun saya tidak tahu apa manfaat penggantian logo itu dengan upaya BUMN menghadapi krisis multidimensi yang sedang terjadi. Setahu saya Logo tidak menyelesaikan virus, tidak bisa membuat orang menjadi kenyang dan tidak akan mampu mencegah phk massal. Perubahan lebih besar lagi adalah penambahan Rangkap jabatan dari 222 di periode sebelumnya menjadi 564 orang di periode sekarang. Secara angka lebih besar tetapi secara etika bernegara merosot jauh dari prinsip dan nilai keadilan.

Mungkin benar cerita bahwa pemilik modal bisa mengatur berita media, tapi saya yakin merubah kebenaran tidak semudah mengedit tanda baca. Akhir kata, sesungguhnya siapa sebenarnya yang tidak mengerti korporasi? Siapa yang tidak paham korporasi ? Siapa sesungguhnya yang membuat blunder?

Adian Napitupulu

Sekjen PENA 98

ADA 7.200 DIREKSI DAN KOMISARIS BUMN.

WOW DATA BARU NIH ...... KIRAIN CUMA RATUSAN TERNYATA ADA 7.200 DIREKSI DAN KOMISARIS BUMN.....

Kalo titipan partai, instansi, kementrian dan relawan total ada 1.000 orang lalu yang 6.200 orang lainnya titipan siapa?

https://nasional.tempo.co/read/1368482/adian-napitupulu-sebut-semua-komisaris-dan-direksi-bumn-titipan

MAAF MAU TANYA DONG TENTANG GUGUS TUGAS PEMULIHAN EKONOMI.

Maaf nih ya, saya itu masyarakat awam dan karena awam saya mau menulis sekaligus bertanya melalui tulisan ini. Moga moga aja ada yang bisa beri pencerahan.

Pertama, saya mau tanya, Gugus Tugas Pemulihan Ekonomi itu apa sich sebenarnya? Beneran saya gak ngerti karena isi Gugus Tugas itu ternyata terdiri dari menteri menteri yang sama yang tiap hari juga rapat koordinasi bareng bareng di istana lalu kenapa buat lembaga baru untuk berkoordinasi lagi? Emangnya koordinasi di ratas kurang ya? Bukankah dalam keadaan sulit ini sebaiknya para menteri itu fokus dan kerja sebaik baiknya aja di kementrian nya masing masing. Percaya deh kalo semua menteri kerja nya beneran serius, pasti ekonomi kita akan membaik. Tapi mau di buat 1000 gugus tugas kalo isinya orang yang itu itu saja menurut saya tidak akan merubah apa apa. Maaf yaa 🙏🙏🙏

Pertanyaan ke dua kenapa sih harus ada Raden Pardede di Gugus Tugas? Bukannya sirik atau benci tapi maaf ya pernah ada keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan no 24/ Pid.Prap/2018 yang memerintahkan KPK untuk menetapkan Raden Pardede sebagai tersangka kasus Bank Century senilai Rp 8 Trilyun. Pemulihan ekonomi itu butuh Trust banyak pihak, bukankah sebaiknya di cari orang pintar yang tidak tersangkut perkara apapun dan maaf ya, saya rasa masih banyak lho orang pintar seperti itu yang gak pernah jadi tersangka Korupsi. Maaf ya, nanya boleh dong 🙏🙏

Pertanyaan ke tiga, beneran saya bingung baca media on line, ada judul berita kira kira begini : "Presiden tunjuk Erick Thohir pimpin gugus tugas pemulihan Ekonomi" tapi ada juga berita media lainnya "Presiden tunjuk Airlangga pimpin gugus tugas pemulihan Ekonomi" kenapa ya saya merasa ada persaingan semacam rebutan panggung antara dua menteri itu. Apa iya ini terkait dengan Pilpres 2024? Maaf ya, bisa gak sih tidak menggunakan derita Rakyat untuk cari panggung.... sekali lagi maaf ya 🙏🙏🙏

Pertanyaan ke Empat. Erick Thohir Menteri yang sejajar dengan Menteri Kesehatan tapi dalam Struktur Gugus Tugas Erick Thohir kok strukturnya di bawah Menteri Kesehatan? Doni Munardo ketua BNPB yang setingkat Menteri kenapa dalam struktur Gugus Tugas berada di bawah Sesmenko Ekonomi dan Raden Pardede sebagai Tim Asistensi Menko Ekonomi? Apa tidak saling sengkarut kewenangan tuch? Maaf yaa 🙏🙏

Pertanyaan ke lima anggaran Gugus tugas ini dari APBN dan APBD ya? Apakah anggaran itu di luar dari anggaran PEN yang di alokasikan Rp 677 Trilyun atau bukan? Maaf ya 🙏🙏🙏

Pertanyaan ke enam, Berarti Airlangga sebagai Ketua komite dan Erick Thohir sebagai ketua Pelaksana mengelola dua pos anggaran yaitu pos anggaran kementrian dan pos anggaran Gugus Tugas? Ribet ya kelola dua pos anggaran yang duitnya banyak 🙏🙏🙏🙏

Pertanyaan ke tujuh, melalui Perpres nya yang sama ada 18 lembaga negara di bubarkan. Lalu bagaimana status pegawai nya? Apakah di karyakan di kementrian atau di karyakan di komite Gugus Tugas karena Perpres nya tidak menjelaskan. Kasihan loh kalo satu lembaga seluruhnya ada 100 orang berarti 1.800 bisa di PHK. Maaf ya 🙏🙏🙏

Pertanyaan ke delapan, terakhir nih.... terakhir ya..... kenapa tugas Erick Thohir sebagai ketua Pelaksana hanya ada di satu pasal pendek saja dan pasal itu tidak ada satu ayat pun? Kerja besar dengan tugas sedikit..... Maaf nanya ya 🙏🙏🙏

Mohon pencerahan.

Hormat Sayah

🙏🙏🙏

ATUN

(Aliansi TUkang Nanya)

MEMAHAMI JOKOWI DAN ADIAN DENGAN MEMBEDAH ISI BUMN

(Hezra Dovian Tarukallo)

Berapa sih total posisi Direksi dan Komisaris di BUMN dari Induk sampai Cucu? Kalau ada 142 BUMN dan 850 anak dan Cucu lalu tiap BUMN itu masing masing punya 3 Direksi dan 3 Komisaris maka kira kira ada 992 perusahaan x 6 orang yaitu 5.952 orang. Sangat banyak.

Ok, berikut nya pernahkah kita membaca di iklan lowongan kerja tentang lowongan menjadi Komisaris dan Direksi BUMN induk hingga cucu? Pernah tidak kita baca atau dengar ada lelang jabatan untuk Komisaris dan Direksi di BUMN? Setahu saya tidak ada. Apa artinya? Artinya konfirm dong kalau 5.952 orang itu di isi melalui jalur tidak biasa, jalur khusus, kasarnya jalur titipan sana sini.

Berikutnya, dari 5.952 orang itu berapa kira kira titipan Kementrian, Partai Politik dan Relawan? Hmmm kementrian BUMN gak pernah transparan dalam hal ini. Begini saja, kita pakai angka Ombudsman untuk titipan Kementrian dan Institusi negara lainnya yaitu 564 orang titipan. Kemudian kita asumsikan titipan partai politik dari berbagai partai anggaplah 300 orang lalu titipan relawan dari berbagai kelompok anggaplah 136 orang (Di genapkan 1000 biar gampang ngitungnya).

Jadi kalau dari 5.952 posisi di BUMN ada 1000 orang titipan Kementrian, Partai dan Relawan lalu yang sisanya yaitu 4.952 orang lainnya titipan siapa???? Pernah tidak ada yang coba mengulas 4.952 orang itu titipan siapa? Ada yang tahu?

Kalau saya tidak tertarik untuk cari tahu yang 1000 orang titipan itu, karena mau baik atau buruk yang 1000 orang itu tapi asal usul nya jelas dan terang benderang. Yang saya dan kita semua perlu tahu adalah siapa yang menitipkan 4.952 orang itu? Dan itu yang tidak terjawab karena kita semua di giring untuk meributkan 1000 orang titipan yang jelas asal usulnya tapi lupa pada 4.952 orang lainnya yang gelap gulita asal usulnya.

Kenapa mencari tahu 4.952 orang itu titipan siapa menjadi penting? Karena semua punya konsekuensinya.

Contohnya, Bagaimana kalau 4.952 orang itu ternyata titipan para mafia? Titipan mafia migas, titipan mafia tambang, mafia impor, mafia pangan, mafia alkes, mafia tanah, mafia infrastruktur, mafia pupuk dan sebagainya. Jangan jangan yang membuat rugi BUMN selama ini bukan 1000 orang titipan Kementrian, Partai dan Relawan tapi justru titipan para mafia itu? Apakah itu yang menyebabkan BUMN yang seharusnya memberikan uang pada negara tapi kenyataannya tiap tahun minta Utang dan PMN (Penanaman Modal Negara). Mungkin itu yang selama ini membuat BUMN tidak pernah menjadi Badan Usaha yang Profesional dan punya daya saing.

Contoh lainnya, Kalau 4.952 orang itu di isi titipan para mafia maka yang paling buruk adalah Rakyat kehilangan uang. Tapi bagaimana kalau 4.952 orang itu titipan kekuatan politik yang secara Ideologi tidak bersetuju terhadap Pancasila dan NKRI? Kalau ini yang terjadi maka Rakyat bukan hanya kehilangan uang tapi terancam kehilangan Negara.

Kalau berangkat dari ancaman bahaya itu maka jangan jangan apa yang sekarang sedang ramai di perbincangkan tentang Jokowi minta nama pada Adian Napitupulu untuk masuk ke BUMN adalah upaya menjaga BUMN dari dalam. Mungkin itu juga yang membuat Adian melawan Erick Thohir sekeras kerasnya karena ternyata pertaruhannya bukan hanya sekedar kehilangan uang tapi kehilangan Negara.

Kenapa Adian yang diminta Jokowi mencari orang untuk mengisi BUMN? Bukankah sudah ada TNI, Polri, Kementrian dan Partai Politik? Kalau menurut saya karena Presiden Jokowi mengenal Adian dan masa lalunya, Presiden Jokowi percaya pada kemampuan bertarung Adian dan teman temannya yang bertahun tahun di uji bukan dalam lembaran soal tapi dalam 20 an tahun pertarungan politik jalanan yang keras. Siapapun tahu bahwa Adian adalah salah satu pentolan Forkot, Forum Kota yang menjadi organisasi Mahasiswa paling keras di zamannya, siapapun tahu Adian dan teman temannya yang sekarang sudah banyak yang bergelar S1 dan S2 dulunya pernah di tangkap, di pukuli, di kejar, di teror, jadi target pembunuhan dan semua pengalaman itu yang tidak di miliki oleh TNI, Polri, Orang Kementrian atau orang Partai yang dititip di BUMN.

Mungkin ini juga yang menjawab kenapa Presiden Jokowi tidak meminta Adian berhenti, kenapa Partai tempat Adian yaitu PDIP juga sepertinya membiarkan Adian. Karena ada agenda besar untuk Republik yang sedang di perjuangkan yang mungkin tidak terlihat oleh mata awam.

Hezra Dovian Taruk Allo

Erick thohir-angkat-dedengkot-212-jadi-direktur-btn

https://www.melekpolitik.com/2019/11/29/parah-erickthohir-angkat-dedengkot-212-jadi-direktur-btn/